Pj Bupati Kampar Firdaus Silaturahmi ke DPRD Kampar, Ini Harapan Para Dewan Kepadanya

Inilahkampar.com-BANGKINANG – Setelah melakukan silaturahmi dengan forum komunikasi pimpinan daerah pekan lalu, Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus kembali melanjutkan silaturahminya dengan DPRD Kabupaten Kampar, Senin (5/6/2023).

Ia datang ke ke gedung DPRD Kabupaten Kampar didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dari pantauan, di ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar, tempat berlangsungnya pertemuan, ajang silaturahmi yang diperkirakan datar-datar saja, ternyata dimanfaatkan sejumlah para wakil rakyat itu untuk menumpahkan segala uneg-uneg yang mereka rasakan selama  ini.

Dari pantauan, meskipun pertemuan berlangsung cukup santai dan diselingi senda gurau, namun beberapa anggota DPRD Kampar yang mendapatkan kesempatan bicara oleh Wakil Ketua DPRD Kampar H Tony Hidayat lebih terkesan “ngegas” Pj Bupati Kampar.

Sadar dirinya menjadi ajang “pelampiasan” curhat anggota dewan, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus yang diberikan kesempatan menanggapi uneg-uneg anggota dewan sembari bercanda mengatakan bahwa ia sebenarnya datang ke DPRD untuk bersilaturahmi, namun ia langsung kena gas oleh anggota dewan. “Kami masuk ke DPRD awalnya silaturahmi tadi, tapi langsung kena gas,” cakap Firdaus sambil tertawa.

Setelah itu Firdaus yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau menjawab satu persatu pertanyaan dan saran dari anggota dewan.

Diantara beberapa pernyataan kritis dalam pertemuan ini disampaikan oleh anggota Komisi I Yuli Akmal, Ketua Komisi I Zulpan Azmi, Ketua Komisi II Habiburrahman, Anggota Fraksi PPP Muhammad Anshor dan Anggota Fraksi PAN H Januar Rambo dan Zumrotun.

Yuli Akmal pada kesempatan itu  menegaskan agar Pj Bupati Jangan ragu-ragu melakukan mutasi, rotasi maupun demosi sepanjang hal itu dibutuhkan dan mendukung kinerja Pj Bupati.

Yuli juga menyoroti serapan anggaran tahun 2023 yang masih minim, padahal masyarakat butuh uang yang beredar. “APBD hanya berarti bagi tujuh ribuan ASN dan honorer, sementara penduduk Kampar tujuh ratusan ribu orang,” tegas politisi Hanura tersebut.

Yuli juga membeberkan persoalan tenaga honorer yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu karena sampai saat ini tak jelas berapa jumlah tenaga honorer di Kampar. Perekrutan tenaga honorer diminta harus sesuai kebutuhan.

Persoalan lain yang tak jelas ungkap Yuli adalah investasi. “Kita MoU sana sini, kunjungan sana-sini tetapi hasilnya nol. Hampir tak ada realisasi,” tegasnya.

Muhammad Anshor juga menyoroti soal proses asesment yang dilakukan selama ini. Ia meminta jangan ada permainan dalam melakukan asesment pejabat.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kampar Habiburrahman, mengungkapkan beberapa persoalan tentang carut marut di dunia pendidikan dan kesehatan. Diantara masalah itu adalah jabatan kepala sekolah sekira 30 persen statusnya pelaksana tugas (Plt). Kemudian tenaga kependidikan di daerah pinggiran pada umumnya guru komite. “Bisa dipastikan kepala sekolahnya saja yang statusnya ASN,” beber Habib.

Ia juga mengungkapkan agar honor guru PDTA kembali ditingkatkan, karena honornya yang sempat Rp 500 ribu/bulan kini turun menjadi Rp 300 ribu/bulan. Di bidang kesehatan, ia minta Pj Bupati agar menempatkan orang tempatan sebagai Kepala Puskesmas agar pelayanan bisa lebih maksimal. Terkait mobil dinas, Habib meminta mobil dinas diberikan kepada orang yang berhak menggunakan.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kampar Zulpan Azmi menyampaikan persoalan di pemerintahan desa dimana ada 88 desa yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024. Sementara untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak belum dianggarkan pada APBD murni 2023. Jika pilkades serentak tidak digelar, maka 88 desa akàn dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa. Persoalan yang akan muncul adalah tidak teecukypinya pegawai yang berstatus PNS di kantor camat untuk mengisi jabatan Pj Kades.

Menanggapi curhat para anggota dewan, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan, berkaitan pengangkatan pejabat, ia sejak awal menjadi Pj Bupati melakukan konsolidasi internal. “Saya ingin pastikan OPD di bawah saya tegak lurus,” beber Firdaus.

Ia berharap para pejabat dan pegawainya harus satu komando dan satu irama. Ia telah menyampaikan aturan mainnya seperti apa kepada kepala OPD.

Ia mengungkapkan, ada 11 jabatan kepala OPD yang kosong atau dijabat Plt, termasuk satu jabatan Sekda yang dijabat oleh Pj. Ia akan melaksanakan proses pengisian jabatan sesuai aturan yang berlaku.

Mengenai pendelegasian wewenang, Firdaus berjanji pasti akan melakukan, apalagi ia punya keterbatasan dan tak mungkin bisa bekerja sendiri perlu.

Mengenai serapan anggaran yang masih rendah. Ia akan menggelar rapat evaluasi. Dari rapat itu ia akan tahu kendala yang dihadapi OPD. Ia ingin memastikan bahwa uang harus dibelanjakan, bukan diakhir tahun anggaran. “Seharusnya proporsional. Sekarang Juni, paling tidak antara 40 sampai 50 persen. Sekarang laporannya 20 persen lebih. Saya melihatnya di serapan keuangan bukan difisiknya,” beber Firdaus.

Terkait persoalan investasi, ia mengungkapkan, Kampar harus lebih menarik dan memberi kemudahan serta keringanan kepada calon investor.

Mengenai tenaga honorer yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu, Pj Bupati berjanji akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Pj Bupati berjanji akan menjadi perhatian

Pj Bupati Kampar juga berjanji akan membicarakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan di DPRD mengenai solusi pelaksanan pilkades serentak. Jika melihat jadwal pelaksanaan pilkades serentak pada bulan November mendatang, paling lama APBD perubahan 2023 harus sudah disahkan
paling lambat bulan Agustus 2023. “Kalau kita sepakat, saya rasa tak ada yang tak bisa,” pungkas Firdaus.***