PDRB Riau Besar, APBD Jangan Jalan di Tempat

Penulis: H Edi Basri SH MSi.

Memperkuat Kapasitas Fiskal Riau di Tengah Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pembangunan

Riau adalah provinsi dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di kisaran Rp1.200 triliun, Riau memiliki basis ekonomi yang sangat besar. Perkebunan, pertanian, industri, perdagangan, energi, jasa, transportasi, dan berbagai sektor ekonomi lainnya terus bergerak.

Namun, sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu kita bicarakan secara terbuka dan objektif: Apakah pertumbuhan ekonomi Riau sudah diikuti dengan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah?

Pertanyaan ini penting karena kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan sangat bergantung pada seberapa kuat ruang fiskal yang tersedia.

Saat ini APBD Provinsi Riau masih berada di kisaran Rp8,3–9 triliun. Jika dibandingkan secara sederhana dengan PDRB Riau sekitar Rp1.200 triliun, nilainya berada di kisaran 0,75 persen.

Tentu, rasio APBD terhadap PDRB bukan ukuran tunggal untuk menilai kesehatan fiskal suatu daerah. APBD dipengaruhi berbagai sumber pendapatan, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga sumber pendapatan lainnya.

Tetapi angka tersebut setidaknya membuka ruang untuk sebuah pertanyaan penting: Mengapa aktivitas ekonomi Riau yang begitu besar belum sepenuhnya tercermin dalam kapasitas fiskal daerah?

Ekonomi Tumbuh, Kebutuhan Masyarakat Juga Tumbuh

Kita tidak bisa melihat APBD hanya dari sisi angka nominal.

Penduduk terus bertambah. Kawasan permukiman berkembang. Industri tumbuh. Perdagangan semakin aktif. Mobilitas masyarakat meningkat.

Kebutuhan terhadap jalan dan jembatan semakin besar.

Masyarakat membutuhkan pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang lebih baik, pelayanan publik yang cepat, serta dukungan terhadap UMKM, pertanian, perkebunan, dan sektor ekonomi lainnya.

Artinya, kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Karena itu, kapasitas fiskal pemerintah daerah juga harus bergerak mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai aktivitas ekonomi terus tumbuh, tetapi kapasitas APBD justru berjalan di tempat.

Apalagi jika dalam kondisi tertentu APBD mengalami tekanan atau penurunan ketika kebutuhan pembangunan semakin besar.

Fiscal Space Harus Diperbesar

Kita harus jujur melihat struktur APBD Riau.

Ketika porsi belanja wajib dan belanja rutin seperti belanja pegawai, PPPK, TPP, serta barang dan jasa mengambil sebagian besar ruang APBD, maka fiscal space atau ruang fiskal untuk membiayai pembangunan strategis menjadi semakin sempit.

Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah melakukan intervensi pembangunan menjadi terbatas.

Padahal kita masih membutuhkan perbaikan infrastruktur, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan yang lebih kuat kepada pertanian, perkebunan, UMKM, dan ekonomi masyarakat.

Kita juga membutuhkan investasi pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.

Semua itu membutuhkan ruang fiskal.

Maka persoalannya bukan semata-mata bagaimana membelanjakan APBD, tetapi juga bagaimana memperbesar kemampuan APBD itu sendiri.

Tax Gap Harus Dibuka dan Dikaji

Menurut saya, salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah mengkaji secara serius tax gap, yakni kesenjangan antara potensi penerimaan dengan penerimaan yang benar-benar berhasil dikumpulkan.

Kita harus memiliki data yang jelas.

Berapa sebenarnya potensi pajak daerah Riau? Berapa yang sudah terealisasi? Berapa potensi yang belum tergali? Apa penyebabnya? Apakah persoalannya terletak pada data, kepatuhan, sistem pemungutan, integrasi data antarlembaga, atau tata kelola dan pengawasan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan data dan kajian yang objektif.

Kita tidak boleh sembarangan menuduh adanya kebocoran. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya potensi penerimaan yang belum optimal maupun inefisiensi dalam tata kelola.

Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi penting.

Potensi Ekonomi Harus Menjadi Kekuatan Fiskal

Riau memiliki banyak sektor ekonomi strategis.

Pertanyaannya bukan hanya berapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga: Berapa besar manfaat fiskal yang kembali kepada daerah dan masyarakat Riau?

Pemerintah Provinsi perlu terus memperbaiki basis data perpajakan dan pendapatan daerah.

Data kendaraan bermotor harus semakin terintegrasi. Potensi pajak harus dipetakan secara akurat. Pengelolaan aset daerah perlu diperbaiki. Kinerja BUMD harus diukur secara profesional.

Potensi retribusi juga harus dikaji sesuai ketentuan dan kemampuan masyarakat.

Sektor-sektor ekonomi strategis perlu dilihat kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Digitalisasi dan transparansi pengelolaan pendapatan juga harus diperkuat.

Prinsipnya sederhana: Potensi harus terdata. Penerimaan harus dipungut sesuai ketentuan. Pengelolaan harus transparan. Dan hasilnya harus kembali dalam bentuk pelayanan serta pembangunan kepada masyarakat.

APBD Rp12 Triliun, Sebuah Aspirasi yang Perlu Dikaji

Dengan PDRB Riau sekitar Rp1.200 triliun, menurut saya kita perlu mulai membicarakan target peningkatan kapasitas fiskal secara lebih progresif.

APBD Provinsi Riau menuju Rp12 triliun dapat menjadi salah satu target aspiratif yang perlu dikaji secara serius.

Secara matematis, Rp12 triliun dibandingkan dengan PDRB Rp1.200 triliun berada di sekitar 1 persen.

Saya tidak mengatakan bahwa APBD harus otomatis menjadi 1 persen dari PDRB. Itu bukan ketentuan normatif.

Namun, angka tersebut dapat menjadi benchmark aspiratif untuk mendorong pembahasan yang lebih serius mengenai kemampuan fiskal Riau.

Yang harus dilakukan adalah menghitung secara realistis: Berapa potensi PAD? Berapa potensi DBH? Berapa transfer pemerintah pusat? Berapa potensi pajak yang belum tergali? Bagaimana kinerja BUMD? Bagaimana optimalisasi aset daerah? Dan berapa kebutuhan pembangunan Riau dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan?

Dari sana kita bisa membangun target fiskal yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.

Jangan Hanya Menaikkan Pendapatan, Belanja Juga Harus Berkualitas

Memperbesar APBD bukan berarti memperbesar belanja tanpa kendali.

Ini juga harus menjadi perhatian.

Pendapatan meningkat harus diikuti peningkatan kualitas belanja.

Jangan sampai penerimaan bertambah, tetapi belanja tidak efektif.

Kita harus membangun prinsip economy, efficiency, effectiveness.

Ekonomis dalam memperoleh sumber daya. Efisien dalam menggunakan anggaran. Efektif dalam menghasilkan manfaat pembangunan.

Setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

DPRD Bukan Sekadar Mengkritik

Sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, saya berpandangan bahwa hubungan DPRD dengan Pemerintah Provinsi harus dibangun dalam semangat checks and balances.

DPRD bukan hanya tempat mengkritik. Pemerintah juga bukan pihak yang harus selalu dibela. Keduanya memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kalau program pemerintah baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu harus kita dukung. Kalau ada kekurangan, kita sampaikan. Kalau ada persoalan tata kelola, kita dorong untuk diperbaiki. Kalau ada potensi pendapatan yang belum optimal, kita minta dilakukan evaluasi. Dan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, DPRD harus menyampaikannya secara objektif dan konstruktif.

Kritik bukan berarti berseberangan. Pengawasan bukan berarti permusuhan.

Justru pengawasan yang sehat merupakan bagian dari upaya bersama memastikan pemerintahan berjalan lebih baik.

Riau Tidak Boleh Hanya Besar Secara Ekonomi

Saya ingin Riau bukan hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki PDRB besar.

Kekuatan ekonomi Riau juga harus tercermin dalam kemampuan fiskalnya.

Kita ingin pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat. Kita ingin aktivitas industri memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Kita ingin potensi pajak dan pendapatan daerah dikelola secara optimal. Kita ingin APBD tumbuh secara sehat. Dan kita ingin fiscal space semakin luas sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih besar membiayai pembangunan.

Riau memiliki potensi besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola menjadi kekuatan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, saya mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

Buka datanya. Petakan potensinya. Identifikasi tax gap-nya. Perbaiki tata kelolanya. Tutup celah kehilangan penerimaan. Tingkatkan efisiensi belanja. Perkuat BUMD. Optimalkan aset daerah. Dan bangun sistem pendapatan yang transparan serta berbasis data.

Penutup

Pada akhirnya, kita semua mempunyai tujuan yang sama.

Pemerintah ingin pembangunan berjalan. DPRD ingin pembangunan memberikan manfaat. Dan masyarakat ingin merasakan hasil pembangunan secara nyata.

Karena itu, mari kita bangun hubungan yang sehat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau.

Kita dukung yang baik. Kita awasi yang perlu diawasi. Kita kritik yang perlu diperbaiki. Dan kita cari solusi bersama.

Riau tidak boleh puas hanya dengan pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi harus tumbuh, kapasitas fiskal harus menguat, fiscal space harus semakin luas, APBD harus semakin berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan akhirnya.

Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar angka PDRB dan APBD, tetapi seberapa besar manfaat pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat Riau.

Pantun Penutup

Ke Kampar membawa rambutan,
Singgah sebentar membeli durian.
APBD kuat bukan sekadar anggaran,
Tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Riau ke depan.

Naik sampan menyusuri sungai,
Air tenang menuju muara.
Kritik membangun tetap kita sampaikan,
Pengawasan kuat demi Riau sejahtera. ***

Edi Basri adalah Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Gerindra.