Politik
Penghargaan akan Diberikan pada Puncak Hakin 2023 Besok, Kampar untuk Indonesia Menggema
BANGKINANG – Puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Hakin) Tahun 2023 akan digeSejumlahlar besok, Rabu (17/5/2023) di Labersa Hotel, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Penunjukan Kabupaten Kampar sebagai daerah pertama yang menjadi tuan rumah puncak Hakin 2023 menjadi momen penting dan akan mencatatkan Kabupaten Kampar dalam sejarah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Labersa Hotel, Selasa (16/5/2023), Penjabat Bupati Kampar H Kamsol didampingi Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro, Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Penjabat Bupati Kampar H Kamsol, Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Zufra Irwan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau Erisman Yahya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar Yuricho Efril mengatakan, puncak peringatan Hakin di Kabupaten Kampar akan jelas berbeda dengan peringatan Hakin sebelumnya.
Pada puncak Hakin besok, adalah momentum terbitnya Keputusan Presiden Penetapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 April. Sebelumnya peringatan Hakin setiap tanggal 30 April hanya internal KI, belum masuk dalam daftar Hari Nasional.
“Hakin Tahun 2023 beda, karena ditetapkan secara nasional menjadi Hari Nasional. Dulu hanya di internal KI saja,” beber Kamsol. Itulah yang membuat semangat “Kampar untuk Indonesia” menggema.
Kamsol berjanji bahwa Pemkab Kampar akan membentuk Komisi Informasi Kabupaten Kampar. Dengan terbentuknya KI dapat menyajikan informasi yang akurat, tepat dan benar sehingga transparansi pemerintahan berjalan baik. “Good governance tercapai kalau betul-betul informasi disampaikan dengan baik,” ujar Kamsol.
Sementara itu Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, tema yang diusung pada puncak Hakin 2023 menentukan peran KI dalam mengawal pemilu 2024.
Ia menambahkan, KI Pusat telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk pembuatan Kepres tentang Hakin. Lahirnya Kepres harus ada pemrakarsa,yakni dari unsur pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden.
Mengenai keterbukaan informasi publik Denny mengungkapkan bahwa banyak badan publik terutama pimpinannya menganggap keterbukaan informasi publik tidak penting.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini KI di tingkat kabupaten/kota belum banyak. Diantaranya baru ada di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bulu Kumba.
Jika Kabupaten Kampar berhasil membentuk KI, maka Kampar daerah kabupaten/kota pertama di Sumatera yang memiliki KI.
Berkaitan pelaksanaan puncak Hakin besok, ada 3 kategori penghargaan yang diberikan KI yaitu untuk bupati atau walikota, SKPD dan penyelenggara pemilu level provinsi.
Selain itu juga akan diberikan penghargaan untuk duta informasi. Akan meneguhkan peran KI. “Ada empat duta informasi. Ada satu yang dilanjutkan yaitu Menko Polhukam. Efendi Gazali, Bina Armada Sukardi dan satu lagi unsur perempuan Titik Anggraeni dari Perludem,” ulasnya.
Selain itu juga akan dilakukan launching monev serentak. KI Pusat kedepan juga akan membuat standar pelayanan informasi publik dan akan membuat indeks evaluasi publik. Ia juga berharap adanya peningkatan indeks informatif di seluruh badan publik.***