Ikuti Kami

Kampar

Dipimpin Sekjen Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Launching Buku Pendidikan Anti Korupsi

Dipimpin Sekjen Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Launching Buku Pendidikan Anti Korupsi

Inilahkampar-BANGKINANG – Bupati Kampar diwakili oleh Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs.Muhammad, M.Si mengikuti rakor pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi melalui zoom meeting dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri Komjen.Pol.Drs.Tomsi Tohir Balaw.M.Si di Ruang Media Center (Gedung Asisten II) Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota, Senin (11/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Kementerian terkait, Forkopimda, Kepala OPD terkait, Kepala BPS di wakili oleh Amelia Ranel S, Kepala Bulog di wakili oleh Mohammad Yakub, Kepala Bagian Ekonomi Yohanes Purwoko dan Tim TPID Kabupaten Kampar.

Agenda utama rakor adalah membahas strategi pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah konkret dari setiap daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang periode strategis yang biasanya memicu kenaikan harga. Bupati Kampar di wakili oleh Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs.Muhammad.M.Si menyampaikan bahwa Pemkab Kampar tidak henti hentinya memantau terus harga pangan serta siap memperkuat koordinasi lintas sektor. Di mulai dari pengawasan pasar, distribusi pangan dan pemberdayaan petani lokal.

“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Muhammad.

Selain pengendalian inflasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi. Buku ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Pendidikan anti korupsi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum.

“Pemkab Kampar menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, pendidikan anti korupsi sangat relevan untuk diterapkan di Kampar, terutama dalam membangun generasi muda yang berkarakter, jujur dan berintegritas. “Dengan adanya panduan ini, sekolah-sekolah di Kampar dapat lebih mudah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum pembelajaran,” ujarnya.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Kampar menegaskan komitmennya dalam dua hal penting di antaranya menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, serta membangun budaya anti korupsi melalui pendidikan. Kedua agenda tersebut diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Kampar.

“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Kampar siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk ekonomi yang stabil, masyarakat yang sejahtera, dan generasi yang berintegritas,” tutup Muhammad.***