Hambali Minta Usulan di Musrembang Harus Mengutamakan Skala Prioritas Untuk Bisa Dinikmati Masyarakat

Hambali Minta Usulan di Musrembang Harus Mengutamakan Skala Prioritas Untuk Bisa Dinikmati Masyarakat

BANGKINANG – Pj Bupati Kampar, Hambali membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kecamatan Rumbio Jaya, Selasa (23/1/2023).

Tampak dihadiri ketua Komisi I DPRD Kampar, Zulpan Azmi, Kepala Bapedda Kampar Ardy Mardiansyah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rumbio Jaya Ramzi,, seluruh depala desa se-Kecamatan Rumbio Jaya, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga pemerintahan, dan elemen masyarakat setempat. Acara Musrembang RKPD ini dilangsungkan di aula kantor Rumbio Jaya.

Hambali menekankan bahwa usulan yang diusulkan bukan untuk kemauan suatu pihak atau kelompok, melainkan diutamakan skala prioritas untuk kemaslahatan seluruh masyarakat desa atau kecamatan.

Pj Bupati Kampar ini juga menjelaskan rencana pembangunan ini mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal. Ia juga mengharapkan semua pihak terlibat untuk bersama-sama menciptakan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya.

Hambali juga meminta bahwa musyawarah ini menandai langkah awal dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan di Kecamatan Rumnio Jaya. Selain itu ia mengharapkan bahwa melalui dialog terbuka ini, akan muncul solusi-solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh wilayah tersebut.

Pada kesempatan ini Hambali juga menjelaskan melalui Musrenbang ini semua pemangku kepentingan duduk dan bermusyawarah bersama untuk membicarakan tantangan dan peluang pembangunan daerah ke depan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, menciptakan kondisi usaha yang baik, dan memperbaiki penyelenggaraan pembangunan secara berkesinambungan.

Sementara itu Camat Rumbio Jaya Ramzi dalam sambutannya menyampaikan tujuan Pelaksanaan Musrenbang kecamatan adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di kecamatan. Prioritas kecamatan dimaksud merupakan usulan pembangunan yang bersifat antar wilayah desa.***