Ikuti Kami

Kampar

Melalui Zoom Meeting Bersama Kemendagri, Pj Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Pj Bupati Kampar Hambali, SE MBA., MH yang didampingi Plh Sekda Kampar Yusri M,Si dan Asisten II Setda Kampar Suhermi, ST serta diikuti juga oleh perwakilan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Kepala Bulog Kampar dan Perwakilan BPS Kabupaten Kampar, Rabu, (03/01/2024).

Bertempat di ruang zoom meeting lantai II kantor Bupati Kampar. Rakor awal tahun 2024 ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang diikuti juga oleh Badan Pangan Nasional Sarwo Edi, Deputi BPS Nasional Fuji Sumartini serta para stakeholder penanganan inflasi serta para pimpinan daerah.

Pj Bupati Kampar Hambali mengatakan bahwa untuk di Kabupaten Kampar sesuai arahan pemerintah pusat akan melakukan identifikasi pasokan secara berkala guna mengantisipasi ketersediaan pangan pada kondisi cuaca ekstrim ini.

Dijelaskan juga bahwa harga dan ketersediaan semua bahan pokok, daging, minyak, bawang dan cabe serta yang lainnya dapat dikatakan masih dalam posisi terkendali. Tetapi tetap akan mengadakan pengecekan langsung pada distribusi dengan turun langsung ke lapangan untuk pengecekan harga baik dari distributor maupun eceran dan mengontrol problem solving, jika ditemui kendala akan segera menghubungi satgas pangan ataupun Dinas terkait.

“Kabupaten Kampar menggerakkan semua sektor untuk menekan angka inflasi dan mengarahkan semua stakeholder untuk berperan dalam meningkatkan pengawasan, penanganan permasalahan dengan detail baik dari ketersediaan bahan, harga pasar, stabilitas pasokan pangan,” ucap Hambali.

Selanjutnya juga disampaikan bahwasanya pengendalian harga dan pergerakan pasar dapat dengan melakukan optimalisasi asupan bulog, progres import komoditi, menjaga ketersediaan pasokan. Kemudian dijelaskan juga BPS Pusat akan memonitor tentang kenaikan dan penurunan harga di pasar, sehingga dari program mingguan daerah agar dapat dipantau terkait kenaikan dan penurunan harga sembako.***